Skip to main content

OVERVIEW LEMAHNYA PELAYANAN PBB



Pelayanan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dinilai melemah semenjak aktifitasnya dialihkan dari terpusat ke masing-masing Pemerintah daerah. Pengalihan wewenang pengelolaan PBB ini bertujuan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat setempat. Sistem pembayaran PBB yang terakhir kali dipegang oleh Direktorat Pajak Kementerian Keuangan pada akhir 2013, seharusnya semakin memudahkan masyarakat. Namun, faktanya masyarakat wajib pajak merasa sistem sekarang lebih rumit. Masyarakat tidak dapat melakukan pembayaran PBB secara elektronik seperti sediakala melalui ATM, internet banking, sms banking , phone banking, dan teller di sejumlah bank nasional. Masyarakat wajib pajak harus berkorban lebih banyak waktu untuk antre di loket, tenaga serta biaya agar dapat memenuhi penyetoran PBB ke akses yang ditunjuk daerah setempat.
Kendala masyarakat dalam menghadapi sistem baru pengelolaan PBB ini yaitu tidak dapat melakukan transaksi melalui ATM, karena tidak semua cabang bank daerah menerima pembayaran PBB, hanya bank tertentu saja. Jika transaksi dilakukan melalui transfer dari bank lain, wajib pajak harus mendatangi bank daerah terlebih dahulu untuk mendapat cap legalisir, dan harus langsung datang ke bank atau loket perwakilan dengan transaksi tunai. Waktu  pembayaran PBB juga dikeluhkan masyarakat yang hanya bisa dilakukan di hari kerja saja. Kondisi pelayanan yang berantakan dianggap karena keterbatasan sumber daya serta penguasaan teknologi yang belum dipahami para petugas pelayanan PBB di masing-masing daerah.
Perubahan pengelolaan PBB belum diketahui informasinya secara merata. Hal ini diakui Ayu, salah seorang warga Tangerang Selatan yang tidak tahu bahwa pembayaran PBB sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah. Selain itu, seperti yang diakui oleh Ernawati dan Mochtar, salah seorang warga Bandung merasa belum menerima informasi baru untuk NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)nya, mereka merasa kaget ketika membayar PBB dengan besar nominal yang meningkat dari sebelumnya yang harus dibayar.
 Lemahnya pelayanan PBB terlihat juga dari ketidakmerataan penyerahan sistem pengelolaan PBB ke masing-masing daerah. Tercatat, ada 10 daerah yang belum mengelola PBB sendiri, diantaranya yaitu Kabupaten Seram (Maluku), Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Tolikara (Papua), Kabupaten Mamasa (Sulawesi Barat), dan Kabupaten Sitaro (Sulawesi Utara). Sepuluh daerah tersebut dinilai minimnya potensi daerah serta sumber daya manusianya belum siap.
Solusi untuk mengatasi permasalahan pendataan PBB di masing-masing daerah, Hartoyo selaku Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan program pelatihan yang diberikan kepada para petugas dalam menangani teknologi informasi maupun untuk petugas penilai serta pendata. Program tersebut telah diikuti 18 daerah tahun 2011-2012, 105 daerah di tahun 2013, dan pada tahun 2014 ini ditargetkan untuk 369 daerah yang terbagi dalam 15 angkatan.  Disamping itu, untuk mensosialisasikan pengalihan pelayanan PBB ke daerah, dilakukan juga sosialisasi dan Koordinasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah. Dalam peningkatan NJOP juga, diminta para camat dan lurah memberikan penjelasan kepada warganya bahwa terjadi kenaikan NJOP karena disesuaikan dengan harga pasar, hal ini seperti yang dijelaskan pada berita Tempo, dimana Pak Jokowi memberikan keringanan kepada warga yang tidak mampu dalam membayar pajaknya. Harapannya dengan solusi tersebut,



Sumber :
·         Koran Kompas  edisi Selasa, 19 Agustus 2014 “ Layanan Pungutan PBB Amburadul”. hal : 1 dan 15 (kol 4-7)
·         Koran Kompas  edisi Rabu, 20 Agustus 2014 “Institusi Layanan PBB Lemah ”. hal : 1 dan 15 (kol 5-7)
·         http://www.housing-estate.com/read/2014/04/17/pemkot-tangerang-bjb-kerja-sama-pembayaran-pbb/
·         http://www.tempo.co/read/news/2014/04/10/231569680/Jokowi-Minta-Camat-Lurah-Jelaskan-Kenaikan-PBB

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Menunggu..

Ya Rabb seperti inikah rasanya menunggu?? Ampuni daku atas ketidaksabaran yang berkali-kali menghampiri Ampuni daku atas ketidaktahuan atas pilihan terbaik-Mu Ya Rabb, hamba seperti berada di atas kapal kayu yang harus mendayung hingga daratan Kadang, saat hati lelah dayungan tersebut berhenti, namun ku berusaha mengembalikan semangat itu kembali Rindu dengan kondisi dulu.. Saat masih selalu terjaga Saat masih selalu menjaga Ku berharap penantian ini menjadi penantian terbaik yang telah Kau hadiahkan kepadaku.. Allahumma Aamiin
Post a Comment
Read more

Sekilas Diskusi Kajian MP3EI dalam Perspektif HAK ASASI MANUSIA di KOMNAS HAM RI

Oleh Dwi Risna Yuniarti (email : drisna@theprakarsa.org) 10 Juni 2014   Peluncuran MP3EI yang dilakukan Pemerintah sudah dimulai sejak tahun 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan program pembangunan jangka menengah. Program yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (bapennas) ini dilandasi oleh hukum Perpres No.32 Tahun 2011. Skala Proyek MP3EI ini akan berlangsung hingga 2025 mendatang secara masif dan luas. Ada tiga pendekatan yang dijalankan MP3Ei untuk menggenjot pembangunan ekonomi. Pertama, pendekatan terobosan ( breakthrough ); kedua, semangat “not business as usual”, yaitu dengan sinergi antara pemerintah pusat,pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dan; ketiga, komitmen deregulasi ( de- bottlenecking ) untuk meningkatkan investasi. Fokus MP3EI ini terletak pada pembangunan di delapan sektor ekonomi, yaitu pertanian, industri, energi, per...
Post a Comment
Read more

Ciri-Ciri Orang Yang IKhlas

Ciri-ciri Orang yang Ikhlas Thursday, 15 March 2007 Seri Mutiara Al Hikam Oleh Aa Gym Syaikh Ahmad Ibnu Athaillah berkata dalam kitab Al Hikam, “Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruh (jiwa) nya adalah tempat terdapatnya rahasia ikhlas (ketulusan) dalam amal perbuatan” Bab tentang ikhlas adalah bab yang mutlak dan paling penting untuk dipahami dan diamalkan, karena amal yang akan diterima Allah SWT hanyalah amal yang disertai dengan niat ikhlas. “Tidaklah mereka diperintah kecuali agar berbuat ikhlas kepada Allah dalam menjalankan agama”. Oleh karenanya, sehebat apapun suatu amal bila tidak ikhlas, tidak ada apa-apanya dihadapan Allah SWT, sedang amal yang sederhana saja akan menjadi luar biasa dihadapan Allah SWT bila disertai dengan ikhlas. Tidaklah heran seandainya shalat yang kita kerjakan belum terasa khusyu, atau hati selalu resah dan gelisah dan hidup tidak merasa nyaman dan bahagia...
1 comment
Read more